Resolusi Jihad dan Hari Pahlawan Nasional, Semoga NKRI Senantiasa dalam Lindungan Allah SWT
banner 728x90

Five Day School (FDS) Kebijakan yang Tidak Bijak

Ilustrasi

Nahdloh.com

Pendidikan Non Formal mempunyai jasa terbesar dalam ikut membangun negara ini. Bayangkan saja ketika Indonesia awal kemerdekaan, saat itu infrastruktur musnah, Kas Negara minim bahkan mungkin habis, karena perang yang berkepanjangan dan masyarakatnya banyak yang masih buta huruf, lantas apa yang akan kita lakukan ketika kita berada pada situasi dan kondisi seperti itu… ??

Pendidikan Pesantren, Pendidikan Madrasah Diniyah, dan pendidikan pembentukan karakter lainnya yang menyelamatkan dan mengeluarkan kita dari zona kebodohan dan keterbelakangan. tetapi, sekarang ini Pemerintah malah mengeluarkan kebijakan yang tidak bijak dengan Permendikbud no 23 tahun 2017 tentang hari sekolah (Five Day School) FDS.

Pemerintah telah menghapus “sejarah” Kesuksesan Pendidikan Madrasah, yang susah payah mengeluarkan Indonesia ini dari zona keterbelakangan. Kemendikbud adalah wadahnya para akademisi, rumahnya para pendidik, tetapi adanya Permendikbud tersebut (Katanya Kebijakan), bukan kemudian membentuk karakter anak bangsa, justru malah membunuh karakter anak bangsa.

“Mengkebiri Pendidikan Madrasah”, tepatnya Pemerintah saat ini, sungguh sangat disayangkan dan tidak tau terimakasih. Dalam Qaidah Ushul Fiqh “Kebijakan pemerintah harus berdasarkan kemaslahatan masyarakat”. Kemaslahatan disini adalah, dengan tidak ada yang dirugikan dan tidak memaksakan kehendak yang berakibat fatal. Jelas sekali, bahwa Permendikbud ini tidak memberikan kemaslahatan karena ada yang rugikan dan cenderung dipaksakan.

Pendidikan itu ujung tombak bangsa. Negara berkembang karena SDM yang unggul, SDM unggul kerena pola pendidikan yang baik, pola pendidikan yang baik karena kemaslahatan yang menjadi tujuan. Apabila hari ini kemaslahatan sudah diabaikan oleh Pemerintah, lantas mau jadi apa negara ini… ??.  Di manakah etika Kemendikbud yang notabene sebagai “rumahnya para pendidik”…??.

Mudah-mudahan Pemerintah, dalam hal ini Presiden dan Menteri Pendidikan, termasuk Pemerintah terkait di setiap daerah, Wali Kota dan Dinas Pendidikan dapat berfikir secara rasional dan memahami arti kemaslahatan secara utuh, serta tidak sedang ingin membuat sejarah “Pemerintah Si Pembunuh Madrasah Diniyah “.

Oleh Ricky Assegaf 

Ponpes Al-Hikmah Mugarsari,
10 Agustus 2017

Tags:
banner 200x200

Subscribe

Terimakasih anda sudah membaca Artikel ini

No Responses

Tinggalkan Balasan